Bahas Penanggulangan Kemiskinan, Bappeda Jeneponto Gandeng UNHAS. Diskusi Alot dan Dinamis.

JENEPONTO.-  Pada Kamis, 15 Oktober 2020 Bappeda Jeneponto gelar seminar awal penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kegiatan yang bertempat di Ruang Tamarunang ini diikuti oleh utusan OPD, LSM Pattiro Jeka dan Tim Penyusun dari Universitas Hasanuddin. 

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda, Masri dan dilanjutkan dengan pemaparan rancangan dokunen oleh Tim dari UNHAS. 

Masri menjelaskan bahwa kehadiran teman-teman dari UNHAS ini sebagai salah satu upaya dalam menghasilkan dokumen yang berkualitas. "Kita gandeng UNHAS sebagai pendampingan dalam penyusunan RPKD ini, dengan harapan adanya dokumen yang berkualitas maka penanggulangan kemiskinan di daerah ini dapat berjalan dan terwujud dengan baik", ujarnya. 

Lukman Irwan dari UNHAS memaparkan secara sistematis rancangan dokumen RPKD ini.

Ia mengatakan bahwa saat ini sesuai data dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Jeneponto ditahun 2019 mencapai 14,88%.. "Angka ini melampaui rata-rata kemiskinan di Sulawesi Selatan 8,69% dan Nasional 9,82%. Target di tahun 2023 adalah turun menjadi 12,54%", jelasnya.

Ditambahkannya bahwa adanya kecenderungan metodelogi pendataan dan indikator yang berbeda dari berbagai stakeholder menyebabkan terjadinya rujukan data yang tidak sama. "Kita perlu sinkronisasi data dan berharap di dokumen ini ada kejelasan aksi data dan rencana program kegiatan yang tersebar di semua OPD yang terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan ini", saran Dr. Lukman.

Kepala BPS Jeneponto, Mukrabin dalam diskusi yang dipandu Sekretaris Bappeda, Nuzuldin Ngallo, menjelaskan secara rinci angka kemiskinan ini, yakni kategori sangat miskin 7,31%, miskin biasa 7,57% dan ada pula kategori hampir miskin 8,99%. "Di.masa pandemi ini akan muncul obyek rentan miskin dan kami sementara validasi", kata Mukrabin.

Dikatakannya bahwa terkait data ini maka ke depan kita bangun kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Statistik selaku walidata Pemda.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris BPKAD, Sulaeman Natsir yang mengulas kembali crash program pronangkis saat masih bertugas di Bappeda beberapa tahun lalu. Menurutnya perlu dirumuskan kembali program yang terpadu dalam percepatan pengentasan kemiskinan ini.

Sementara itu Direktur Pattiro Jeka, Suriani Gaftur menyoroti ketersediaan data yang akurat dari tiap OPD, khususnya OPD yang menangani data kemiskinan ini. "Kami sarankan agar dokumen data yang dipegang oleh OPD terkait tidak hanya dijadikan sebagai sampah saja. Setelah kegiatan selesai, ada pelaporan dan audit SPJ, lalu endingnya tidak lagi ada konsistensi dan tindak lanjut aksi sesuai hasil pendataan", ujarnya, yang disambut oleh Haerullah Loji dengan istilah "anomali" dan "arummanis".

Menanggapi hal tersebut, Samsuddin Lau dari Dinas Sosial mengatakan bahwa pihaknya saat ini yang dipimpin langsung oleh plt Kadis Sosial telah mengunjungi 80 Desa/Kelurahan untuk melakukan akurasi data kemiskinan termasuk penerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah. "Kita cek satu per satu. By name by address. Kita berharap dengan langkah yang terstruktur dan sistematis ini, datanya dapat dipertanggung jawabkan", ungkapnya. Dijelaskannya pula bahwa dengan sinergi dan program yang real dan tepat sasaran maka penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 ini dapat turun hingga persentase 1 digit.

Kabid Perencanaan Makro Bappeda, Aris Tawang menguraikan pentingnya suatu perencanaan yang baik. "Dokumen RPKD ini juga akan menjadi rujukan nantinya dalam melakukan revisi RPJMD dan revisi RENSTRA OPD", jelasnya.

Kadis PMD, Makmur Sijaya ikut menjelaskan peran Desa dalam program ini. Ia menguraikan berbagai kegiatan di desa yang bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga desa. Termasuk dalam upaya pencapaian SDGs Desa.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan, Rahmat Sasmito ikut menambahkan terkait peran pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adanya kemiskinan terstruktur dan mindset warga juga yang harus diubah. "Ada orang yang senang jika menerima bantuan padahal dia tidak miskin", katanya. Ia juga menyarankan terhadap perlunya penguatan data. Karena secara empiris dan kasat mata orang Jeneponto ini hidupnya cukup mapan. Untuk itu Dinas Kominfo harus bisa bersinergi dengan OPD agar ada akurasi data.

Melengkapi hal tersebut, Kabid IT Dinas Kominfo, Agusalim menjelaskan bahwa Kominfo selaku walidata telah membentuk Forum Satu Data Pemkab Jeneponto. "SK Forum Satu Data ini telah ditandatangai Bapak Bupati. Beranggotakan admin dari seluruh OPD. Kerjanya nanti akan mengelola bersama aplikasi simdasi atau sistem data terintegrasi. Kita akan workshop admin OPD", urainya.

Ditambahkannya  bahwa aplikasi ini adalah milik BPS dan kita akan bersinergi dalam pengelolaannya. Sehingga diharapkan ke depan dengan satu aplikasi yang terintegrasi antar OPD dan BPS ini akan mewujudkan satu data yang sama, akurat dan akuntabel.

Nuzuldin Ngallo menyimpulkan bahwa seluruh input pendapat di seminar awal ini menjadi bahan perbaikan dalam draft RPKD ini.  Kata kuncinya bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan plan yang baik dan sinergi kuat dengan semua pihak. "Kita akan ketemu kembali di FGD dan seminar akhir. Kita patut dukung semangat optimisme bahwa kemiskinan di daerah ini dapat turun hingga satu digit", tutup Nuzul. (*)