Jeneponto.- Penjabat Bupati Jeneponto, Junaedi melakukan silaturrahmi dan konsolidasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jeneponto, pada Kamis 4 Januari 2024.

Turut hadiri mendampingi Sekda Jeneponto, Muh. Arifin Nur dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dgelar untuk membangun komunikasi penyatuan persepsi,  sinergitas dan kolaborasi antara eksekutif dan legislative, untuk mengawal pelaksanaan tugas pj. Bupati Junaedi yang baru dilantik pada 31 Desember yang lalu.

Pada silaturrahmi tersebut,  Pj Bupati Jeneponto, Junaedi memaparkan berbagai rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah strategis yang memerlukan  penanganan serius.

“Diantara yang perlu ditangani dan kita selesaikan adalah stunting di Jeneponto. Angka Stunting daerah ini masih tinggi. Untuk itu, kita harus bersama-sama menanggulangi stunting. Saya minta kita selesaikan stunting. Stunting harus dituntaskan,” katanya.

Dipaparkannya pula bahwa daerah ini sangat potensi untuk pengembangan sektor pertanian Inilah sektor strategis yang paling potensial.

“Kita bangkitkan sektor pertanian. bibit tani harus diperbanyak stock persediaannya untuk petani,” ungkap Junaedi.

Junaedi juga menyebut bahwa masih ada sekitar 28.000 warga yang tidak memiliki KTP dan belum melakukan perekaman. “Tentu harus ditunjang sarana dan prasarana pelayanan yaitu mesin cetak KTP,” ujarnya.

Ia juga menyebut terkait konsolidasi di Puskesmas Togo-Togo akan segera dituntaskan.

“Tidak lama kita akan masuk di pesta demokrasi. Tingkatkan layanan-layanan di tiap OPD. Saya mau penduduk Jeneponto untuk ber KTP. Disdukcapil perlu mencapai target untuk memiliki KTP sampai di pelosok,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kehadirannya untuk mengawal program yang telah disetujui DPRD melalui Perda dalam APBD, dan  setiap tiga bulan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa indikator yang perlu dicapai.

“Masukan dari DPRD merupakan masukan yang sangat berharga bagi saya. Harapan saya, sampai 14 Pebruari jaga stabilitas keamanan agar bagaimana bisa kondusif,” harap Junaedi

.

Pada kesempatan tersebut,  Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Kaharuddin Gau menngungkapkan bahwa angka stunting di Jeneponto memang paling tinggi di Sulawesi Selatan.

“Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kaitannya dengan penanganan stunting, maka kami meminta kepada Bupati agar ada penanganan serius tentang stunting di Jeneponto,” kata Kaharuddin Gau.

“Kami juga mengharapkan agar Pj Bupati kalau bisa sekali-kali jalan ke lapangan untuk memantau ketersediaan bibit bagi petani,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Imam Taufik Bohari juga menyampaikan bahwa DPRD berharap banyak ke Pj Bupati Jeneponto. Dengan ruang dan kesempatan yang ada bisa melakukan akselerasi.

“Siapapun jadi Bupati harus ada yang dibenahi. Pj Bupati ahlinya dalam pengelolaan keuangan. Di Jeneponto kedepannya harus ada database terkait semua sektor,” paparnya.

“Terkait penataan birokrasi, saya yakin pak Pj Bupati bisa membenahi dengan waktu sangat terbatas. Jeneponto memiliki potensi yang besar seperti pertanian, pendidikan dan keagamaan,” ungkapnya.

“Ada sumber daya energy yaitu PLTB. Apakah pengelolaan PLTB ini bisa ditetapkan aturan undang-undangnya tentang minerpa soal bagi hasil supaya ada kontribusi masuk ke daerah kita,” sarannya.

Hanapi Sewang juga mengangkat soal kelangkaan pupuk di lapangan.

“Pupuk langka di jeenponto dan harga pupuk bersubsidi juga diatas harga eceran tertinggi yang dijual ke petani. Saya kira ini juga perlu penanganan,” ujarnya.

(*)